Bawaslu Kulonprogo Perketat Pengawasan di Hari Tenang Pemilu 2024

JOGJA—Bawaslu Kulonprogo memperketat pengawasan selama masa tenang Pemilu 2024 yang berlangsung sejak Minggu (11/2/2024) hingga Selasa (13/2/2024). Selain itu bersinergi dengan berbagai pihak termasuk relawan dari masyarakat dalam melakukan pengawasan untuk memastikan proses Pemilu berjalan dengan baik.

Ketua Bawaslu Kulonprogo Marwanto menjelaskan masa tenang merupakan larangan kampanye dalam bentuk apa pun baik alat peraga kampanye, publikasi media cetak elektronik dan sejenisnya. Melalui masa tenang ini masyarakat bisa merenung setelah selama 75 hari digempur berbagai informasi terkait peserta Pemilu 2024. Sehingga di masa tenang ini pula masyarakat bisa memutuskan dengan jernih kepada siapa pilihannya akan diberikan.

“Memang justru di tiga hari masa tenang ini bagi peserta pemilu dan penyelenggara Pemilu menjadi hari yang paling tidak tenang karena ada berbagai kemungkinan. Ibaratnya kalau pertarungan senjata disiapkan di 3 hari itu. Sehingga masih ada potensi pelanggaran yang memang harus kami awasi secara ketat,” katanya dalam talkshow bertajuk Pengawasan Masa Tenang pada Pemilu 2024 di Kabupaten Kulonprogo mealui live streaming TVRI, Jumat (9/2/2024).

Ia mengungkap selama masa tenang tersebut Bawaslu Kulonprogo berusaha melakukan pencegahan sebelum adanya potensi pelanggaran yang kemudian ditindak. Oleh karena itu ia mengimbau kepada partai politik atau peserta pemilu untuk tidak melakukan aktivitas yang menjurus ke kampanye.

Ia juga menertibkan berbagai bentuk alat peraga kampanye yang masih berada di jalanan. Selain itu mmendorong upaya percepatan perekaman bagi pemilih pemula yang belum merekam e-KTP.

“Selain itu kami berkoordinasi dengan KPU untuk memastikan ketersediaan logistik dapat didistribusikan secara tepat di TPS. Maksimal sehari sebelum hari H sudah ada di TPS. Kemudian surat undangan pencoblosan dipastikan sudah disampaikan ke pemilih yang berhak. Mengapa pemilih yang berhak, karena sejak DPT ditetapkan ada dinamika seperti meninggal,” katanya.

Anggota Bawaslu Kulonprogo Muh. Isnaini menambahkan salah satu hal rawan di masa tenang adalah aktivitas terselubung seperti kampanye hingga potensi politik uang. Hal itu seringkali terdengar informasinya memang akan tetapi secara fisik sulit ditemukan buktinya. Misalnya politik uang memang ditemukan namun tidak ada yang berani menjadi saksi, sebaliknya ada pihak yang bersedia menjadi saksi namun tidak ada barang bukti. Ia mengimbau agar masyarakat tidak mudah terjerumus ke politik uang agar dapat menentukan pilihan sesuai hati nurani masing-masing.

“Sampai saat ini kami belum menemukan adanya money politic ini, memang politic uang ini pelanggarannya berat jadi prosesnya panjang dan melibatkan sentra Gakkumdu antara Bawaslu, Kepolisian dan Kejaksaan. Beda dengan pelanggaran administratif seperti APK, bisa langsung Bawaslu,” katanya.

Oleh karena itu Bawaslu Kulonprogo juga melakukan patroli di masa tenang, salah satunya dengan menambah SDM yang semata-mata tidak hanya SDM yang masuk di struktur, namun juga merekrut relawan pengawas partisipatif. Sukarelawan ini dikerahkan untuk membantu melakukan pengawasan di setiap wilayah.

“Kalau ditemukan adanya pelanggaran dari sukarelawan ini akan melaporkan di pengawas bagian atas seperti desa atau kecamatan. Pengawasan ini diperketat dengan harapan tidak ada yang melakukan aktivitas mengarah ke pelanggaran. Termasuk ketika ada kerumunan yang berpotensi mengarah ke aktivitas seperti kampanye tentu akan didatangi petugas,” ucapnya.

Terkait situasi, Marwanto mengatakan berdasarkan Pemilu sebelumnya, Kulonprogo cenderung kondusif dibandingkan kabupaten dan kota lain di DIY. Meski demikian ia memastikan Bawaslu Kulonprogo akan menindaklanjuti setiap laporan yang masuk, mulai dari mendalaminya hingga penindakan jika termasuk kategori melanggar.

Menurutnya Bawaslu Kulonprogo sebelumnya sudah menemukan adanya pelanggaran dari salah satu lurah yang terbukti tidak netral, hingga kemudian diterbitkan rekomendasi kepada Penjabat Bupati Kulonprogo dan dinas terkait. Ujungnya lurah tersebut sudah diberikan teguran lisan dan tertulis.

“Terbaru ada juga dukuh sedang kami proses. Prinsipnya ketika pencegahan sudah dilakukan namun masih melanggar, ya hukum kita tegakkan dan penindakan kami lakukan karena ketika yang melanggar itu tidak ditindaklanjuti akan memberikan efek kurang baik ke masyarakat,” kata Marwanto.

Pengawasan Medsos

Pada masa tenang hari pertama, Bawaslu Kulonprogo sudah meminta kepada semua parpol agar menertibkan APK yang dipasang. Karena beberapa jenis APK seperti bendera masih bisa digunakan pada acara atau tahun-tahun berikutnya. Barulah pada masa tenang hari kedua dan ketiga, Bawaslu berkoordinasi dengan pihak terkait untuk menertibkan APK.

“Termasuk fungsi pengawas TPS itu memastikan pada 14 Februari itu sudah tidak ada alat APK di wilayah TPS tersebut,” ujar Isnaini.

Terkait pengawasan ke media sosial juga terus dilakukan, Isnaini memastikan jika menemukan adanya unggahan yang berpotensi mengarah ke pelanggaran atau hoaks, Bawaslu berkoordinasi dengan Dinas Kominfo akan melaporkan ke Kementerian Kominfo untuk dilakukan takedown. Dari sisi pengawasan memang mudah karena petugas tinggal melakukan screenshoot terhadap unggahan medsos, namun tindaklanjutnya seringkali terkendala, karena pemilik akun medsos tidak memiliki identitas.

“Tindaklanjutnya memang panjang, isu yang diangkat di medsos relatif nasional. Kami belum menemukan misalnya perang medsos antarcaleg di Kulonprogo,” katanya.

Marwanto memastikan Bawaslu Kulonprogo melakukan pengawasan dan pengamanan dengan melibatkan kepolisian dan Jaga Warga khususnya menggali setiap informasi di sekitar TPS untuk dianalisi berpotensi membahayakan tentu akan ditindaklanjuti. “Kami terus bersinergi dengan pihak terkait dalam upaya mencegah dan melakukan penindakan pelanggaran pemilu,” ujarnya.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

 

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *